Skrip Radio Penyuluhan Perikanan

RADIO PENYULUHAN INDUSTRIALISASI PERIKANAN DAN KELAUTAN

(RAPIKAN) 107,6 FM

JL. CIKARET NO. 2 BOGOR

Program Acara : Hiburan Judul : Berita Tema : Pendidikan Durasi : 60 Menit Hari/tgl : Kamis, 10 Oktober 2013 Jam Penyiaran : 18.00 – 19.00 WIB Penyiar : Irpan Setiawan

========================== Full Jinggle ============================

Ass Wr Wb, Selamat Sore dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Mitra Bahari dimanapun anda berada, selamat berjumpa lagi di Radio kesayangan kita “RAPIKAN (Radio Penyuluhan Industrialisasi Kelautan dan Perikanan)” pada Frekuensi 107,6 FM. Bersama saya dalam acara “Warta Sore”. Kabar seputar PROGRAMA PENYULUHAN PERIKANAN NASIONAL TAHUN 2014 akan mengawali Warta Sore pada hari ini Kamis, 10 Oktober 2013, selanjutnya disusul dengan beberapa berital ainnya diantaranya : •Indonesia Berhasil Menyelesaikan Negosiasi Kesepakatan Kerja Sama Perikanan dengan Thailand •Sekolah Tinggi Perikanan Indonesia Diakui Internasional Inilah berita selengkapnya :

========================== Full Jinggle ============================

PROGRAMA PENYULUHAN PERIKANAN NASIONAL TAHUN Sumber : pusluh.kkp.go.id Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penyuluhan memerlukan perencanaan. Perencanaan dalam penyuluhan dikenal dengan Programa Penyuluhan. Programa penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan. Programa penyuluhan terdiri atas programa penyuluhan desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten/kota, programa penyuluhan provinsi, dan programa penyuluhan nasional. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan BPSDMKP memfasilitasi penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan Nasional Tahun 2014 dengan mengundang Bakoluh/dinas KPp provinsi, penyuluh perikanan pusat, provinsi, unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan stakeholder lainnya. Programa penyuluhan disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian programa penyuluhan pada setiap tingkatan. Programa penyuluhan disusun setiap tahun yang memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran masing-masing tingkatan mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan. Dalam penyusunan programa penyuluhan hendaknya harus terukur, realistis, bermanfaat, dan dapat dilaksanakan. Semoga pertemuan penyusunan programa penyuluhan perikanan nasional tahun 2014 yang sedang dibahas di Depok Jawa Barat tanggal 7-8 Oktober 2013 dapat mencapai hasil yang optimal dan diimplementasikan.

========================= Full Jinggle ============================

Indonesia Berhasil Menyelesaikan Negosiasi Kesepakatan Kerja Sama Perikanan dengan Thailand Sumber : kkp.go.id Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Gellwyn Jusuf, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, bersama Kementerian Luar Negeri R.I. yang didampingi oleh perwakilan Pemerintah RI di Bangkok (KBRI) berhasil menyelesaikan negosiasi Memorandum Saling Pengertian (MSP) Kerjasama Bilateral di Bidang Perikanan dengan Pemerintah Thailand. MSP tersebut merupakan hasil pembahasan intensif pada pertemuan informal dengan Direktur Jenderal Perikanan Thailand dan Perwakilan Pemerintah Thailand pada tanggal 30 Juli 2013, di Bangkok-Thailand. Draft MSP yang telah disepakati kedua belah pihak diharapkan dapat ditandatangani oleh Para Menteri yang menangani Perikanan dihadapan Kedua Pimpinan Negara Indonesia dan Thailand pada saat Pertemuan Puncak Para Pimpinan APEC (APEC Leaders' Summit) yang akan diselenggarakan di Bali pada bulan Oktober 2013. Melalui penandatanganan MSP tersebut, akan memperkuat upaya Pemerintah Indonesia dalam mendukung pembangunan di sektor perikanan melalui program industrialisasi perikanan yang saat ini tengah gencar-gencarnya dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. MSP ini juga diharapkan dapat memperkuat berbagai upaya pengingkatan investasi usaha perikanan di dalam negeri, khususnya pemberantasan praktek-praktek penangkapan ikan yang tidak sah (Illegal Fishing) yang dilakukan oleh kapal-kapal berbendera asing. MSP juga menegaskan klausul yang terkait dengan pengembalian Anak Buah Kapal (ABK) dan nelayan dari kapal-kapal berbendera Thailand yang tertangkap jika melakukan penangkapan ikan secara ilegal (IUU Fishing) di wilayah perairan Indonesia, pemulangan ABK dan nelayan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara bendera. Dalam rangka pemberantasan IUU Fishing tersebut, kedua negara lebih lanjut menyepakati perlunya pertukaran data dan informasi, khususnya terkait dengan data ekspor dan impor produksi perikanan, data pendaratan ikan, registrasi kapal dan data penghapusan sertifikat negara asal kapal (Deletion Certificate). Disamping itu, kedua negara juga sepakat untuk menunjuk otoritas kompeten dan melaksanakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang diperluas tidak hanya untuk produk-produk perikanan hasil tangkapan di laut yang akan di re-ekspor ke Uni Eropa, tetapi penerapan SHTI akan juga meliputi semua produk yang diekspor Indonesia ke Thailand. Melalui pelaksanaan mekanisme-mekanisme tersebut diharapkan dapat diketahui dengan pasti ketertelusuran data kapal perikanan serta menjamin produk asal ikan yang didaratkan oleh kapal-kapal perikanan tersebut bukan merupakan hasil dari kegiatan IUU Fishing.

========================== Full Jinggle ============================

Lebih lanjut, dalam rangka peningkatan investasi usaha perikanan di Indonesia, MSP tersebut juga akan memperkuat berbagai upaya peningkatan kapasitas (capacity building) yang telah dilakukan, antara lain melalui pelaksanaan program-program peningkatan kapasitas dan keterampilan nelayan. Melalui area kerjasama ini, diharapkan para nelayan tersebut tidak hanya terampil dalam melakukan penangkapan ikan di laut, tetapi juga sekaligus dapat menjaga penanganan mutu ikan yang baik dari penangkapan sampai dengan didaratkan, sehingga dapat menjamin mutu suplai bahan baku ikan ke industri-industri pengolahan ikan di Indonesia. Penyelesaian negoisasi MSP ini merupakan sebuah pencapaian positif dan langkah maju yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia, khususnya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengingat penyelesaian negoisasi kesepakatan telah tertunda cukup lama sejak tahun 2006. Hasil yang menggembirakan ini seolah melengkapi pencapaian positif yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang Kerjasama Perikanan. Hal ini mengingat pada bulan Mei 2013, proses negoisasi MSP yang sama dengan negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) juga telah berhasil diselesaikan dan Memorandum Saling Pengertian tersebut juga akan ditandatangani pada saat pertemuan APEC Leaders' Summit. Disamping itu, pada bulan sebelumnya Juni 2013, Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Gellwynn Jusuf, juga telah berhasil memperjuangkan diterimanya Indonesia sebagai negara Cooperating Non-Member (CNM) pada Organisasi Perikanan Tuna Regional Inter American Tropical Tuna Commission (IATTC). Dengan masuknya Indonesia sebagai CNM tersebut, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperluas wilayah penangkapan ikannya ke laut lepas dengan turut memanfaatkan sumber daya perikanan tuna di wilayah Samudera Pasifik Bagian Timur, setelah terlebih dahulu akan mendaftarkan armada penangkapan ikan ke organisasi tersebut. Melalui berbagai pencapaian positif ini, kerjasama yang dilakukan diharapkan dapat memperkuat berbagai upaya Pemerintah dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi pada keberlanjutan pembangunan sumber daya dan usaha perikanan guna peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia.

========================== Full Jinggle ============================

Sekolah Tinggi Perikanan Indonesia Diakui Internasional Sumber : kkp.go.id Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, Sekolah Tinggi Perikanan (STP) yang terdapat di Indonesia telah diakui dunia internasional, mengingat banyaknya lulusannya yang bekerja di luar negeri. "Lulusan STP banyak yang bekerja di luar negeri dan tersebar hampir di seluruh dunia. Artinya, pendidikan tinggi STP telah mendapatkan pengakuan internasional," kata Sharif dalam acara wisuda STP di Jakarta, Sabtu. Menurut dia, STP telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa bahkan beberapa pakar di bidang kelautan dan perikanan baik dari Amerika, Eropa, Australia maupun Asia telah berbagi ilmu dan teknologi-nya. Selain itu, lanjutnya, beberapa tenaga pengajar STP saat ini ada yang sedang menimba ilmu untuk meningkatkan kapasitasnya baik pada tingkat master (S2) maupun doktoral (S3).

========================== Full Jinggle ============================

Sharif menjelaskan, sejak didirikan lebih dari setengah abad lalu, Sekolah Tinggi Perikanan yang dulu dinamakan Akademi Usaha Perikanan, melayani kebutuhan SDM termasuk para penyuluh kelautan dan perikanan. Ia mengemukakan, program itu juga ditujukan untuk mendukung Program Industrialisasi Kelautan dan Perikanan yang sedang tumbuh terutama untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing yang dilakukan secara berhati-hati, agar tidak menghasilkan dampak negatif terhadap keberlanjutan pembangunan kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, ujar dia, pendekatan prinsip blue economy (ekonomi biru) dalam menjalankan industrialisasi kelautan dan perikanan menjadi sangat relevan. "Bidang yang ditangani juga sesuai dengan perkembangan, mulai dari perintisan industri penangkapan ikan, pengembangan budidaya perikanan, maupun modernisasi pengolahan ikan," katanya. Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengatakan, salah satu program unggulan KKP adalah untuk mewujudkan SDM yang handal adalah menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi masyarakat. Melalui Badan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDM), KKP kini mempunyai sembilan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), tiga Akademi Perikanan (AP), serta 1 Sekolah Tinggi Perikanan (STP) di Jakarta. Dari 1.363 orang lulusan pendidikan perikanan lingkup KKP tahun 2012, sebanyak 96 persen terserap di dunia kerja dan 4 persen lainnya berwirausaha serta melanjutkan pendidikan.